Dalam sektor pendapatan daerah, Fraksi PDIP mendorong pemerintah provinsi menyederhanakan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor agar lebih praktis dan mudah dijangkau masyarakat.
Pemangkasan persyaratan yang tidak diperlukan serta perluasan kanal pembayaran dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
Di bidang infrastruktur, Fraksi PDIP meminta anggaran pembangunan jalan, jembatan, jaringan, dan irigasi diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur secara nyata.
Pemerintah provinsi diminta memaparkan ruas jalan yang menjadi prioritas, target perbaikan, jadwal pengerjaan, serta mekanisme pengawasan untuk menjamin mutu konstruksi.
Fraksi tersebut juga mengingatkan bahwa pembangunan maupun pelebaran jalan harus diikuti penyesuaian kondisi jembatan.
Langkah ini diperlukan untuk menjaga konektivitas antardaerah sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan.
Fraksi PDIP mendukung program hilirisasi pertanian melalui Desaku Maju.
Meski demikian, pemberian bantuan alat pertanian, termasuk mesin pengering, harus disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan.
Dukungan tersebut perlu diikuti ketersediaan air, jaringan irigasi, energi, pendampingan, serta akses pasar agar bantuan yang diberikan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.
“Bantuan harus tepat program dan tepat sasaran, keberhasilan diukur dari berkurangnya kehilangan hasil, membaiknya harga jual, meningkatkan pendapatan petani, bukan sekadar jumlah alat yang diserahkan,” demikian penekanan Fraksi PDIP dalam pandangannya.
Selain sektor pertanian, Fraksi PDIP meminta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) berorientasi pada kelayakan usaha, kemampuan pengelolaan, kemitraan, dan manfaat ekonomi bagi anggota.
Menurut fraksi tersebut, dukungan anggaran pemerintah harus mendorong terbentuknya usaha yang berkelanjutan, bukan sekadar membiayai kebutuhan operasional rutin tanpa menghasilkan nilai ekonomi yang memadai.
