BANDAR LAMPUNG – Mahasiswa KMITERA menegaskan solidaritas gerakan melalui aksi dan pemasangan spanduk berisi lima tuntutan di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung.
Mereka mendesak pemerintah pusat agar lebih serius merespons aspirasi masyarakat, terutama terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Presiden Mahasiswa KMITERA, Kevin Andriano, mengatakan aksi tersebut merupakan upaya mahasiswa untuk meningkatkan eskalasi gerakan sekaligus memperkuat tekanan publik agar pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang disuarakan masyarakat.
Ia menjelaskan, meskipun tidak bergabung dengan aliansi tertentu, mahasiswa KMITERA tetap mengambil bagian dalam gerakan solidaritas. Menurutnya, perbedaan kelompok tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk bekerja sama menyampaikan tuntutan kepada pemerintah.
“Ini pembuktian kami dari KMITERA. Walaupun kami tidak bergabung dengan aliansi, kami juga ingin bahu-membahu meningkatkan eskalasi aksi agar pemerintah pusat mengetahui bahwa selama tiga hari ini masyarakat Lampung mau menyuarakan dan mengajak pemerintah untuk bersama-sama membahas bencana yang ada,” Kevin, Kamis 28 Oktober 2026.
Selain menyampaikan aspirasi secara langsung, mahasiswa memasang sejumlah spanduk di kawasan Tugu Adipura. Spanduk tersebut memuat lima poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.
Kevin menjelaskan, pemasangan spanduk bukan sekadar pelengkap aksi, melainkan sarana untuk memperluas penyampaian pesan kepada publik. Mahasiswa ingin masyarakat Lampung, khususnya warga Bandar Lampung, memahami bahwa tuntutan tersebut berangkat dari keresahan bersama yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Menurutnya, aspirasi yang disuarakan tidak semestinya berhenti pada aksi jalanan atau menjadi perhatian sesaat. Mahasiswa berharap pesan yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sehingga mendorong pembahasan dan langkah konkret dalam menangani persoalan bencana.
Kritik terhadap pemerintah juga terlihat dalam salah satu spanduk yang memuat tulisan penolakan terhadap “rezim yang sampah”. Kevin menjelaskan bahwa pesan tersebut merupakan bentuk kritik atas kinerja pemerintah yang dinilai harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kita membutuhkan pemerintah yang pro terhadap masyarakat dan tanggap terhadap keresahan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, inti dari aksi tersebut adalah mendorong pemerintah agar tidak mengabaikan suara publik, terutama ketika masyarakat menghadapi persoalan bencana dan membutuhkan penanganan yang serius.
Bagi mahasiswa KMITERA, pemerintah dituntut bukan hanya mendengar aspirasi, tetapi juga menunjukkan respons yang nyata terhadap persoalan di lapangan.
