Keberhasilan harus terlihat dari kehidupan masyarakat yang semakin baik, anak-anak tumbuh sehat, keluarga semakin sejahtera, dan generasi muda memiliki masa depan lebih cerah.
Ahmad Riza Patria juga mengapresiasi paparan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
Ia optimistis Lampung dapat terus meningkatkan capaian penurunan stunting dan menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi terendah di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad Riza Patria secara resmi membuka Rakor Monev Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung.
Sebelumnya, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (PSBLDP) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., selaku ketua pelaksana, menyampaikan bahwa Lampung merupakan provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendes PDT untuk mendorong terwujudnya desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Upaya tersebut turut didukung melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, terutama dalam penguatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga, kader Posyandu, serta pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.
Berdasarkan data referensi stunting yang disampaikan dalam laporan pelaksana, prevalensi stunting Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen.
Angka tertinggi berada di Kabupaten Tanggamus sebesar 24,9 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 10,4 persen.
Sementara itu, berdasarkan data skor konvergensi e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 dari total 2.446 desa di Lampung atau 61,5 persen telah mencapai skor di atas 40 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026, ketika jumlah desa yang mencapai kategori tersebut sebanyak 1.280 desa atau 52,3 persen. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebanyak 225 desa atau 9,2 poin persentase.
Andrey menjelaskan, rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting di desa, serta mengidentifikasi kendala dan merumuskan solusi untuk meningkatkan capaian konvergensi.
Kegiatan juga diarahkan untuk menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) yang disepakati bersama.
