Proses tersebut juga membutuhkan ketegasan, pengawasan, dan pembinaan dari tenaga pendidik.
"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau guru tidak dilindungi, bagaimana pendidikan bisa berjalan dengan baik? Karena itu, usulan ini harus kita dorong penuh," imbuhnya.
Lebih lanjut, Akbar meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tidak hanya hadir dalam pembahasan Raperda, tetapi juga aktif memberikan masukan berdasarkan persoalan yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah.
Keterlibatan dinas dinilai penting untuk memastikan materi regulasi benar-benar menjawab kebutuhan tenaga pendidik.
Hal itu mencakup perlindungan hukum, keselamatan dalam bekerja, hingga mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik antara guru, siswa, maupun orang tua.
"Kami ingin Raperda ini bukan hanya sekadar regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh guru-guru kita," pungkasnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal penyusunan Raperda Perlindungan Guru.