Keluhan tersebut memperkuat desakan agar pemerintah daerah tidak lagi menunda tindakan.
DPRD menilai pembiaran berlarut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat serta melemahkan wibawa aturan daerah.
Kisruh Viper Bar & Resto semakin menjadi sorotan setelah beredar isu miring mengenai proses penegakan hukum di lapangan.
Tim Satuan Tugas Pemkot Bandar Lampung yang sempat melakukan inspeksi mendadak dan menemukan dugaan pelanggaran, justru diterpa kabar tidak sedap.
Muncul spekulasi bahwa setelah pemeriksaan dilakukan, aparat yang turun ke lokasi diduga menerima “bingkisan”.
Isu tersebut memperkeruh kepercayaan publik dan memunculkan tuntutan agar pengawasan dilakukan secara transparan dan profesional.
DPRD berharap Pemkot Bandar Lampung segera bertindak tegas dan objektif agar polemik ini tidak berlarut serta menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan iklim usaha di Kota Tapis Berseri.
