LAMPUNG BARAT – Kondisi bak penampung air di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kenali kembali menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam kegiatan reses kedua yang berlangsung pada Selasa (2 Juni 2026). Meski sebelumnya telah mendapat perhatian dan teguran dari legislatif, fasilitas vital tersebut hingga kini belum juga berfungsi secara maksimal.
Permasalahan itu terungkap saat anggota DPRD Lampung Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Batu Brak, Belalau, dan Batu Ketulis melakukan peninjauan langsung ke Kantor UPT Damkar Kenali. Dalam kunjungan tersebut hadir anggota DPRD Lampung Barat, Ismet Liza, Ahmad Ali Akbar, Bahrin Ayub, Mawardi, dan Herpin.
Anggota DPRD Lampung Barat Fraksi PDI Perjuangan, Ismet Liza, menyayangkan kondisi tersebut karena persoalan yang sama sebenarnya telah menjadi catatan pada pelaksanaan reses sebelumnya.
Menurutnya, keberadaan bak penampung air merupakan salah satu fasilitas utama yang harus selalu siap digunakan guna mendukung penanganan kebakaran di wilayah setempat.
“Pada reses pertama persoalan ini sudah kami tegur dan sampaikan. Bahkan setelah terjadi kebakaran dua rumah di Pekon Kenali pada bulan Syawal lalu, kami mendapat informasi bahwa perbaikan sudah dilakukan. Namun kenyataannya saat kami turun kembali, bak penampung itu masih belum berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Ismet Liza.
Ia menjelaskan, saat peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu, petugas pemadam kebakaran bahkan terpaksa mengambil pasokan air dari Way Semaka karena cadangan air pada bak penampung tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan mengingat kecepatan penanganan merupakan faktor penting dalam meminimalkan dampak kebakaran.
“Ini tentu sangat kami sayangkan. Dalam situasi darurat kebakaran, setiap menit sangat berharga. Ketika fasilitas utama tidak berfungsi, maka proses penanganan juga menjadi tidak maksimal,” tegasnya.
Advertisements
Ismet menekankan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung tugas petugas pemadam kebakaran. Karena itu, pemerintah tidak boleh menganggap remeh persoalan fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas pendukung penanggulangan kebakaran benar-benar siap digunakan kapan saja. Jangan sampai ketika masyarakat membutuhkan, justru fasilitas utamanya tidak berfungsi,” ujarnya.
Meski demikian, pihaknya mengapresiasi hasil koordinasi yang dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta pihak pelaksana pekerjaan. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak pelaksana menyatakan kesiapan untuk segera melakukan perbaikan kembali.
Menurut Ismet, komitmen tersebut harus segera direalisasikan mengingat pekerjaan masih berada dalam masa pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab pihak pelaksana.
