Ketepatan dan kecepatan dalam proses verifikasi serta validasi dinilai menjadi kunci utama agar tidak ada warga yang layak justru terlewat dari program bantuan.
“Semua harus dimulai dari data yang benar di tingkat pekon. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan hanya karena data yang tidak akurat,” tegasnya.
Parosil juga berharap melalui kegiatan ini, seluruh operator dapat meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola data serta lebih proaktif memastikan kesesuaian antara data yang diinput dengan kondisi riil di lapangan.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Pemkab Lampung Barat juga berkomitmen melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
Langkah tersebut meliputi percepatan perekaman data kependudukan, validasi data secara berkala, hingga memperjuangkan penambahan kuota PBI JKN dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.
Kehadiran BPJS Kesehatan dalam kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan penyelenggara jaminan kesehatan dalam memastikan kesinambungan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, operator tingkat pekon, dan instansi terkait, kualitas data DTKS di Lampung Barat diharapkan semakin baik.
Hal ini menjadi fondasi penting agar setiap program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Pemkab Lampung Barat menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata dalam membenahi persoalan klasik terkait ketidaktepatan data penerima bantuan.
Ke depan, evaluasi dan pendampingan terhadap operator akan terus dilakukan agar kualitas data tetap terjaga secara berkelanjutan.
