Kondisi serupa dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Pesisir Barat. Jarak antarpemukiman, kawasan hutan, perbukitan, dan bentang pesisir membuat kualitas sinyal tidak selalu merata. Bagi pelajar, pedagang, nelayan, aparatur pekon, dan pelaku pariwisata, gangguan konektivitas dapat langsung menghambat kegiatan sehari-hari.
Ketika warga diminta menggunakan layanan publik berbasis digital, pemerintah dan operator harus memastikan bahwa aksesnya tersedia dan hak konsumennya terlindungi.
Tidak adil apabila masyarakat yang kualitas jaringannya belum stabil justru kehilangan sisa kuota karena masa aktif berakhir. Mereka tidak boleh dihukum atas keterbatasan infrastruktur yang bukan disebabkan oleh kelalaian pribadi.
Jangan Hadirkan Jebakan Baru
Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyatakan menghormati putusan MK dan akan mengkaji penyesuaian regulasi. Kajian teknis memang diperlukan, tetapi jangan sampai menjadi alasan untuk menunda perlindungan konsumen atau melahirkan jebakan baru.
Jangan sampai fitur akumulasi kuota hanya tersedia pada paket premium yang jauh lebih mahal. Jangan pula konsumen diwajibkan membayar biaya aktivasi, administrasi, atau membeli paket baru dengan nilai tertentu agar sisa kuotanya tetap dapat digunakan. Perlindungan yang menuntut biaya tambahan berlebihan pada dasarnya hanya memindahkan bentuk kerugian.
Pemerintah perlu menetapkan standar minimum yang seragam. Harga, volume kuota, masa berlaku, pembagian kuota, wilayah penggunaan, urutan pemakaian, dan perlakuan terhadap sisa kuota harus disampaikan dengan bahasa sederhana. Operator juga wajib menyediakan riwayat pemakaian serta kanal pengaduan yang mudah diakses dan cepat ditangani.
Pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui literasi digital dan perlindungan konsumen. Masyarakat perlu memahami cara memilih paket, membaca syarat layanan, memantau penggunaan, dan mengajukan keberatan ketika dirugikan. Pada saat yang sama, agenda perluasan menara telekomunikasi dan pengurangan wilayah tanpa sinyal harus terus dikawal.
Transformasi digital tidak boleh hanya diukur dari banyaknya aplikasi, transaksi daring, atau menara yang dibangun. Ukuran terpentingnya adalah apakah teknologi membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, produktif, dan adil.
Kuota internet memang tidak dapat disentuh, tetapi uang untuk membelinya nyata. Manfaatnya juga nyata. Karena itu, hak masyarakat atas sisa kuota harus dilindungi secara nyata.
Jangan sampai warga telah menunggu sinyal berhari-hari, tetapi ketika sinyal akhirnya datang, kuotanya justru telah pergi.
