Bagi masyarakat perkotaan dengan jaringan internet stabil, masa aktif paket data mungkin hanya dipandang sebagai aturan biasa. Namun, bagi warga yang tinggal di wilayah perdesaan, perbukitan, pesisir, dan kawasan yang masih mengalami titik tanpa sinyal, persoalannya jauh lebih rumit. Kuota sering tersisa bukan karena tidak dibutuhkan, melainkan karena jaringan tidak selalu tersedia ketika hendak digunakan. Ironisnya, saat sinyal kembali membaik, masa aktif paket dapat saja telah berakhir. Kuota yang dibeli dengan uang nyata kemudian hilang hanya karena kalender berganti tanggal. Konsumen akhirnya menanggung kerugian ganda: layanan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sedangkan sisa manfaat yang telah dibayar ikut lenyap.
Kepala Bapperida Kabupaten Pesisir Barat dan pemerhati kebijakan publik
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam memperkuat hak konsumen digital. Dalam putusan yang dibacakan pada 23 Juli 2026, MK mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Perlindungan itu dapat berbentuk akumulasi sisa kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, atau mekanisme lain yang wajar.
Putusan tersebut tidak berarti semua paket internet otomatis berlaku tanpa batas waktu. Operator masih dapat menawarkan paket dengan skema berbeda, termasuk paket dengan atau tanpa akumulasi kuota. Namun, konsumen wajib memperoleh pilihan yang jelas, adil, dan mudah diakses agar manfaat yang telah dibayarnya tidak hilang secara sepihak.
Kuota Memiliki Nilai Ekonomi
Selama ini, kuota internet kerap diperlakukan seolah-olah sekadar angka digital yang dapat dihapus ketika masa paket berakhir. Padahal, di balik setiap gigabita terdapat nilai ekonomi. Masyarakat membelinya dari penghasilan yang diperoleh melalui kerja.
Bagi pelajar, kuota berarti akses terhadap bahan pembelajaran. Bagi petani kopi, kuota membuka informasi harga dan pemasaran hasil panen. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, internet menjadi etalase dagang. Bagi warga, internet dibutuhkan untuk mengakses layanan administrasi, kesehatan, perbankan, bantuan sosial, informasi kebencanaan, dan komunikasi keluarga.
Karena itu, hilangnya kuota bukan hanya hilangnya angka pada layar telepon. Yang hilang adalah sebagian kesempatan untuk belajar, bekerja, berusaha, dan memperoleh pelayanan. MK dengan tepat menempatkan yang harus dilindungi bukan semata-mata “data”, melainkan nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar, tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen.
Kerugian Ganda Warga Daerah
Putusan MK sangat relevan bagi Lampung Barat, Pesisir Barat, dan wilayah lain yang kondisi geografisnya membuat pemerataan jaringan menjadi tantangan.
Pada Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengajukan pembangunan menara telekomunikasi di lima titik prioritas, yaitu Pekon Lombok, Kubu Perahu, Batu Api, Tribudisukur, dan Banding Agung. Kelima lokasi itu berada di wilayah yang menghadapi keterbatasan jaringan dan sebagian memiliki kondisi perbukitan.
Data pemerintah daerah saat itu juga menunjukkan baru 29 desa memperoleh fasilitas akses internet melalui program pemerintah pusat, sedangkan 102 desa lainnya masih membutuhkan dukungan. Angka ini menggambarkan bahwa keadilan digital tidak cukup hanya diukur dari tersedianya paket data di pasaran. Kualitas jaringan menentukan apakah kuota benar-benar dapat digunakan.
