LAMPUNG BARAT – Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai NasDem, Bambang Kusmanto, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pelosok.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat kerja anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027.
Bambang Kusmanto yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Balik Bukit, Sukau, dan Lombok Seminung dikenal aktif menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Di luar aktivitasnya sebagai wakil rakyat, ia juga menjabat Ketua Komunitas Trail Trajang Liwa dan kerap menjelajahi jalur-jalur ekstrem menggunakan sepeda motor trail.
Pengalaman tersebut membuat Bambang memahami secara langsung kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah pedalaman Lampung Barat, termasuk akses menuju Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun.
Wilayah tersebut dihuni sebanyak 614 jiwa atau 193 kepala keluarga. Di pekon itu terdapat satu Sekolah Dasar dengan sekitar 50 siswa, enam guru, dan seorang kepala sekolah, SMP Satu Atap dengan sekitar 20 siswa, sembilan guru, serta seorang kepala sekolah. Selain itu, tersedia satu unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat setempat.
Menurut Bambang, sejak Kabupaten Lampung Barat berdiri pada 1991, masyarakat di wilayah tersebut masih menantikan akses jalan yang memadai. Kondisi jalan yang belum layak dinilai masih menjadi hambatan bagi aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perekonomian warga.
“Masyarakat tidak meminta diperlakukan istimewa. Mereka hanya ingin diperlakukan sebagai bagian yang utuh dari Kabupaten Lampung Barat. Di atas peta mereka adalah bagian dari daerah ini, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka masih menghadapi keterbatasan akses yang belum sepenuhnya terjawab,” ujar Bambang dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa ketertinggalan suatu wilayah bukan hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga akibat keterbatasan akses, belum optimalnya pelayanan publik, serta pembangunan yang belum merata. Karena itu, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
Di sisi lain, Bambang menyadari kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih memiliki keterbatasan. Karena itu, ia mengusulkan pendekatan pembangunan secara bertahap agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Menurutnya, apabila pembangunan jalan dengan spesifikasi standar berupa beton mutu K-225, ketebalan 20 sentimeter, dan lebar 3,5 meter belum memungkinkan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pembangunan awal menggunakan beton mutu K-175 dengan ketebalan 15 sentimeter dan lebar sekitar 1 meter.
“Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah akses yang dapat dilalui kendaraan roda dua dengan aman dan nyaman. Pembangunan bertahap bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, tetapi menjadi langkah awal agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat. Ke depan, peningkatan jalan agar dapat dilalui kendaraan roda empat tentu tetap menjadi target yang harus diperjuangkan,” jelasnya.
