“Ya sudah, memang juknis itu sudah lama dibikin,” ujarnya.
Meski juknis disebut telah tersedia, Jhoni mengatakan proses seleksi tetap dilakukan oleh Bagian Kesra.
Menurutnya, penentuan peserta memang berkaitan dengan Wali Kota, tetapi Kesra tetap memiliki peran dalam melakukan seleksi.
“Kita tetap selektif sih dalam hal untuk menentukan walaupun ditunjuk sama Wali Kota. Kalian tahu semua gimana mekanisme di lapangannya, cuma memang ada ke kita juga seleksinya,” katanya.
Pernyataan tersebut membuat mekanisme penentuan peserta menjadi sorotan.
Jika juknis telah tersedia dan Kesra memiliki peran dalam proses seleksi, kriteria yang digunakan semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Saat ditanya mengenai salah satu kriteria utama peserta, Jhoni menyebut program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.
“Kriterianya? Ya masyarakat Kota Bandar Lampung pastinya, tidak boleh siapapun,” tegasnya.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa program umrah diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai warga Kota Bandar Lampung.
Namun, persoalan kemudian muncul ketika Jhoni ditanya mengenai kemungkinan aparatur sipil negara (ASN) menjadi peserta program umrah tersebut.
Jhoni menjelaskan bahwa ASN tetap dapat masuk dalam daftar peserta, terutama mereka yang dinilai memiliki prestasi atau memberikan kontribusi berarti bagi Kota Bandar Lampung.
“Nggak apa-apa. Sebenarnya ada di situ juga. Jadi ASN ini yang berprestasi atau yang memang memberikan apa namanya, kontribusi yang artinya yang berarti di Kota Bandar Lampung lah,” ujarnya.
