Ia menambahkan, pemerintah kota tidak seharusnya hanya menunggu bantuan pemerintah pusat untuk membenahi sekolah-sekolah yang menjadi kewenangannya.
"Saya keliling di lapangan itu masih banyak sekolah-sekolah yang rusak di Bandar Lampung ini. Kita enggak bisa mengandalkan dana dari pusat entah kapan turunnya," ujar Asroni.
Asroni juga menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan.
Di dalam RKA tersebut terdapat usulan hibah senilai Rp1,5 miliar kepada PTN yang kini menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian DPRD.
Bahkan, Asroni mengaku hingga rapat Banggar berlangsung dirinya belum membubuhkan tanda tangan terhadap RKA yang disusun dan diajukan Dinas Pendidikan.
Ia menyebut sikap tersebut bukan semata-mata untuk menolak anggaran, melainkan bagian dari fungsi DPRD dalam memastikan belanja pendidikan benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
"Saya hari ini belum menandatangani terkait RKA yang disusun oleh Dinas Pendidikan yang diusulkan oleh mereka. Kami berharap ada win-win solution," kata Asroni.
Asroni menilai pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas yang jelas dalam mengalokasikan anggaran.
Menurutnya, kebutuhan pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung semestinya mendapatkan perhatian terlebih dahulu sebelum anggaran diberikan untuk kebutuhan lain di luar prioritas tersebut.
Ia menilai persoalan sekolah yang membutuhkan perbaikan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Terlebih, kondisi sarana dan prasarana sekolah berkaitan langsung dengan aktivitas belajar mengajar serta kebutuhan masyarakat setiap hari.
"Kenapa kita harus menyumbang perguruan tinggi sementara kewajiban kita untuk pembenahan sekolah SD dan SMP belum terselesaikan," ujar Asroni.
