LAMPUNG BARAT – Program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendapat apresiasi dari DPRD setempat. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diikuti langkah konkret agar manfaatnya benar-benar dirasakan orang tua siswa.
Anggota DPRD Lampung Barat Nopiyadi, politisi PKS, mengapresiasi sikap Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus yang mengajak sekolah swasta tidak lagi membebankan pembuatan seragam kepada wali siswa.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri pembagian seragam gratis di Kecamatan Sukau dan Lombok. Menurut Nopiyadi, langkah itu sejalan dengan tujuan program seragam gratis untuk meringankan beban kebutuhan pendidikan masyarakat.
“Saya mengapresiasi harapan Pak Bupati ketika sambutan pembagian seragam gratis di Sukau dan Lombok untuk mengajak seluruh sekolah swasta meniadakan pembuatan seragam yang dibebankan kepada wali siswa, karena Pemda sudah memberikan seragam secara gratis," kata Nopiyadi.
Ia menilai, kepekaan kepala daerah terhadap persoalan tersebut patut diapresiasi. Sebab, kebutuhan seragam menjadi salah satu pengeluaran yang harus dipenuhi orang tua ketika anak memasuki tahun ajaran baru.
“Kami apresiasi kepekaan Pak Bupati terkait hal tersebut, karena memang itu pasti disambut baik orang tua siswa," ujarnya.
Meski demikian, Nopiyadi berharap pesan Bupati tidak berhenti sebagai harapan atau imbauan. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera merespons dan menindaklanjutinya melalui kebijakan atau surat resmi yang dapat menjadi pedoman bagi sekolah.
“Harapan kami ini tidak berhenti diharapkan, tetapi OPD terkait segera merespons dan menindaklanjuti dalam bentuk surat resmi apa yang menjadi harapan Pak Bupati," tegasnya.
Nopiyadi berharap sedikitnya tiga stel seragam yang telah diberikan pemerintah daerah tidak kembali menjadi objek pengadaan oleh sekolah swasta.
Dengan begitu, bantuan seragam gratis benar-benar dapat mengurangi pengeluaran keluarga dan tidak diikuti kewajiban membeli seragam dengan jenis yang sama.
“Minimal seragam tiga stel yang diberikan pemerintah daerah tidak lagi dibuat oleh sekolah swasta tersebut. Kami sangat yakin para orang tua sangat berterima kasih kepada Pak Bupati jika hal tersebut bisa diwujudkan," katanya.
Selain sekolah swasta, Nopiyadi juga menyoroti pengadaan pakaian olahraga di sekolah negeri. Ia mendukung harapan Bupati agar pembuatan pakaian olahraga tidak lagi dikoordinasikan atau diwajibkan melalui sekolah.
