Artinya, belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp18,426 miliar lebih atau 1,93 persen.
Meski demikian, Parosil menegaskan penurunan tersebut bukan semata-mata berupa pemangkasan anggaran. Pemerintah melakukan penajaman sekaligus mengalokasikan kembali sumber daya keuangan untuk program yang dinilai lebih prioritas.
"Penurunan total belanja tersebut merupakan hasil penyesuaian dan penajaman anggaran. Penyesuaian bukan semata-mata berupa pengurangan anggaran, tetapi juga merupakan proses pengalokasian kembali sumber daya keuangan kepada kebutuhan yang lebih prioritas," ujarnya.
Dalam perubahan APBD 2026, struktur belanja Lampung Barat terdiri atas:
- Belanja Operasi: Rp776,655 miliar lebih.
- Belanja Modal: Rp61,298 miliar lebih.
- Belanja Tidak Terduga: Rp3,074 miliar lebih.
- Belanja Transfer: Rp96,854 miliar lebih.
Menariknya, meskipun total belanja daerah mengalami penurunan, beberapa pos justru mendapatkan tambahan anggaran.
Belanja Operasi meningkat Rp16,505 miliar. Belanja Modal bertambah Rp22,216 miliar, sedangkan Belanja Tidak Terduga naik Rp1,058 miliar.
Sebaliknya, Belanja Transfer mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sebesar Rp58,205 miliar lebih.
Parosil menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk reprioritisasi belanja. Pemerintah tetap mempertahankan pendanaan untuk pelayanan publik dan pembangunan yang dianggap strategis, sementara belanja yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dilakukan rasionalisasi.
Peningkatan Belanja Modal diarahkan terutama untuk memperkuat pembangunan daerah. Fokusnya mencakup pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang mendukung fungsi ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari pelayanan dasar masyarakat, belanja wajib dan mengikat, penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga penanggulangan kemiskinan.
Anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor produktif dan ketahanan pangan serta menjaga kelestarian lingkungan.
"Dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas, kita harus memastikan bahwa setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegas Parosil.
