BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Bandar Lampung) menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Meski pertumbuhan ekonomi daerah diklaim meningkat, sektor fiskal dan persoalan drainase dinilai masih membutuhkan langkah konkret.
Panitia Khusus (Pansus) DPRD mengungkapkan bahwa realisasi PAD Kota Bandar Lampung hanya mencapai 64,23 persen atau sekitar Rp966,99 miliar dari target Rp1,5 triliun.
Capaian tersebut dinilai belum sesuai harapan dibandingkan target yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Senin 04 Mei 2026.
Juru bicara Pansus, Heti Friskatati, saat membacakan laporan di hadapan peserta rapat menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus menjadi prioritas utama pemerintah kota.
“Optimalisasi PAD perlu menjadi perhatian serius, baik melalui peningkatan kinerja pajak maupun retribusi daerah, serta penetapan target yang lebih realistis,” ujar Heti.
Secara makro, Pansus yang diketuai Dedi Yuginta dari Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya tren positif pada sejumlah indikator ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung meningkat menjadi 5,31 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,97 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat naik menjadi 81,26, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun ke angka 7,53 persen. Namun, capaian tersebut dinilai belum sejalan dengan kondisi infrastruktur lingkungan.
Masalah drainase menjadi salah satu sorotan utama. Sistem drainase yang belum optimal dianggap sebagai penyebab banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah kota.
Heti menekankan bahwa pembenahan drainase harus dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pencegahan jangka panjang jauh lebih penting dibandingkan langkah reaktif saat bencana telah terjadi.
