Pemerintah provinsi perlu menjelaskan capaian terbaru, kesenjangan terhadap target yang telah ditetapkan, serta langkah intervensi bagi keluarga yang paling membutuhkan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar anggaran penanganan stunting tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap perbaikan gizi dan kesehatan anak.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa APBD 2027 harus disusun dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat dan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.
Transparansi anggaran, ketepatan sasaran program, efektivitas belanja, serta kualitas pelayanan publik menjadi sejumlah tolok ukur penting dalam pelaksanaan APBD mendatang.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PDIP meminta pemerintah provinsi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani, perbaikan layanan kesehatan, dan pemerataan manfaat pembangunan di Provinsi Lampung.