LAMPUNG BARAT – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mendampingi anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri meninjau pelaksanaan program penataan kawasan kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Senin (26/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Parosil menyoroti desain saluran pembuangan air yang dinilai berpotensi berdampak terhadap rumah warga.
Kunjungan reses itu dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil peninjauan, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 30 persen dari total masa kontrak selama 150 hari kerja. Meski demikian, pihak pelaksana optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Progres 30 persen, waktu pekerjaan 150 hari. Tadi saya tanya target tercapai atau tidak, insyaallah tercapai,” kata Parosil.
Selain mengevaluasi progres pembangunan, Parosil menemukan persoalan pada desain sistem pembuangan air. Posisi saluran yang berada di belakang permukiman dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap rumah warga di sekitarnya.
“Kita menemukan satu persoalan terkait dengan pembuangan air yang kebetulan di belakang rumah warga itu terdampak,” ujarnya.
Parosil meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui perbaikan desain saluran. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.
“Jangan sampai pembangunan ini bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, Parosil telah meminta pihak pelaksana bersama balai terkait melakukan revisi desain pembuangan air agar keberadaan saluran tidak berdampak buruk terhadap rumah warga maupun lingkungan sekitar.
“Tadi sudah saya sampaikan dengan Mas Doni dan Mas Catur agar dilakukan perbaikan supaya tidak berdampak terhadap masyarakat,” jelasnya.
Parosil juga mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan. Menurutnya, partisipasi warga diperlukan untuk memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga dan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
“Tolong ikut diawasi. Jangan sampai masyarakat justru menghambat, tapi pastikan pekerjaan ini benar-benar untuk masyarakat,” pungkasnya.
