Sementara itu, Mukhlis Basri mengatakan, kunjungan reses Komisi V DPR RI merupakan bagian dari upaya memantau secara langsung pelaksanaan program mitra kerja Komisi V di Kabupaten Lampung Barat.
“Selain penataan Kotaku, ada juga bedah rumah, irigasi, jalan, dan sanitasi,” kata Mukhlis.
Ia juga meminta pihak pelaksana mempercepat pengerjaan proyek, mengingat intensitas hujan mulai meningkat. Percepatan pekerjaan dinilai penting untuk mengantisipasi kendala cuaca yang dapat memengaruhi proses pembangunan.
Meski demikian, Mukhlis mengingatkan agar percepatan pekerjaan tetap memperhatikan kualitas sehingga hasil pembangunan dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal.
“Musim hujan lebih tinggi intensitasnya. Maka kita minta kepada pelaksana untuk bekerja lebih cepat,” ujarnya. (rinto)
Tinjau Program Kotaku Pajar Bulan, Parosil Soroti Saluran Pembuangan Air
WAY TENONG – Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mendampingi anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri meninjau pelaksanaan program penataan kawasan kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Senin (26/10/2026). Dalam peninjauan tersebut, Parosil menyoroti desain saluran pembuangan air yang dinilai berpotensi berdampak terhadap rumah warga.
Kunjungan reses itu dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil peninjauan, progres pekerjaan baru mencapai sekitar 30 persen dari total masa kontrak selama 150 hari kerja. Meski demikian, pihak pelaksana optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Progres 30 persen, waktu pekerjaan 150 hari. Tadi saya tanya target tercapai atau tidak, insyaallah tercapai,” kata Parosil.
Selain mengevaluasi progres pembangunan, Parosil menemukan persoalan pada desain sistem pembuangan air. Posisi saluran yang berada di belakang permukiman dinilai berpotensi menimbulkan dampak terhadap rumah warga di sekitarnya.
“Kita menemukan satu persoalan terkait dengan pembuangan air yang kebetulan di belakang rumah warga itu terdampak,” ujarnya.
Parosil meminta persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui perbaikan desain saluran. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan masalah baru bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.