Dalam tuntutannya, Aliansi Lampung Melawan meminta pemerintah menghentikan militerisme di ranah sipil serta mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
Mahasiswa menilai akses pendidikan harus menjadi hak yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar dan memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak.
Selain pendidikan, mahasiswa menyoroti persoalan lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai membutuhkan penanganan serius.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Aliansi tersebut juga menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
Menurut mereka, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi harus mencakup upaya melindungi kesehatan warga yang terdampak.
Pada sektor energi, Aliansi Lampung Melawan mendesak pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta membuka akses informasi mengenai distribusinya.
Mereka meminta penyaluran BBM bersubsidi dipastikan tepat sasaran hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Transparansi data distribusi dinilai penting untuk mendukung pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Di bidang ekonomi, mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi, pemulihan kepercayaan pasar untuk berinvestasi, serta penurunan harga kebutuhan pokok.
Menurut aliansi tersebut, tingginya harga bahan pangan dapat menambah beban masyarakat sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keterjangkauan kebutuhan sehari-hari.
