Kevin menegaskan, aksi tersebut bukan bertujuan memicu kericuhan ataupun menghambat aktivitas masyarakat. Sebaliknya, mahasiswa ingin mendorong pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar turut menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Keterlibatan pemerintah daerah, lanjutnya, diharapkan menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Lampung dan mahasiswa dapat membangun kerja sama untuk menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat. Mahasiswa menginginkan pemerintah daerah tidak sekadar menjadi pihak yang menyaksikan aksi, tetapi juga mengambil peran dalam meneruskan tuntutan tersebut.
Momentum Hari Sumpah Pemuda juga menjadi alasan mahasiswa mengangkat persoalan tersebut. Kevin menyebut aksi itu sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, sekaligus penegasan bahwa solidaritas pemuda tidak terbatas pada daerah masing-masing.
“Hari ini, bertepatan dengan Sumpah Pemuda, kami para pemuda membuktikan bahwa kami masih memiliki empati. Ini merupakan bukti solidaritas kami untuk bersama-sama menyuarakan keresahan yang kami rasakan,” ujarnya.
Di tingkat daerah, mahasiswa turut menyoroti persoalan lingkungan di Lampung, terutama kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang berulang. Mereka menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius, transparan, dan terukur, bukan sekadar respons ketika bencana terjadi.
Kevin menyebut kebakaran tidak hanya menjadi persoalan di luar Lampung, tetapi juga terjadi di sejumlah wilayah provinsi tersebut, termasuk kawasan Taman Nasional Way Kambas. Ia mempertanyakan kejelasan penanganan kebakaran di kawasan itu dan menilai upaya pemerintah perlu disampaikan secara lebih transparan kepada masyarakat.
Selain karhutla, banjir yang kerap melanda Bandar Lampung dan sejumlah wilayah lain di Lampung juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai persoalan banjir belum tertangani secara memadai sehingga membutuhkan pembenahan yang lebih serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah kota.
Atas kondisi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah pusat menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional. Mereka menilai status tersebut penting untuk mendorong penanganan yang lebih optimal bagi masyarakat terdampak. Namun, tuntutan itu juga menyoroti perlunya respons nyata agar masyarakat tidak terus menanggung dampak bencana tanpa kepastian penanganan.
“Kalau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, teman-teman kita yang berada di daerah terdampak akan semakin menderita,” tuturnya.
Melalui aksi di Tugu Adipura, mahasiswa ITERA berharap pemerintah pusat dan daerah segera merespons lima tuntutan yang disampaikan. Mereka menekankan pentingnya langkah konkret dalam penanganan bencana, pembenahan tata kelola pemerintahan, perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, serta pemerataan hak atas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Bagi mahasiswa, aksi tersebut bukan sekadar penanda peringatan Sumpah Pemuda, melainkan upaya menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. Mereka berharap solidaritas yang disuarakan di Bandar Lampung dapat mendorong tindak lanjut nyata terhadap berbagai masalah yang selama ini menjadi keresahan publik.
