Menurutnya, DPRD pada prinsipnya membuka ruang komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan melalui fungsi pengawasan dan penganggaran.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak selalu menunggu munculnya persoalan terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.
Penanganan persoalan perkotaan, termasuk transportasi, semestinya dilakukan melalui perencanaan jangka panjang.
"Jangan sampai ada kondisi banjir dulu, baru kita melakukan langkah-langkah penanganan. Kita ingin program-program seperti ini dipersiapkan sejak awal," ungkapnya.
Rizaldi berharap Pemkot Bandar Lampung segera memperjelas arah kebijakan transportasi publik, termasuk menyiapkan kajian dan program berkelanjutan.
Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem transportasi yang lebih tertata, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas warga.
