Fraksi Gerindra meminta seluruh kebijakan anggaran disusun dengan orientasi yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang terukur.
Pada sektor pendapatan, Fraksi Gerindra mendorong Pemkot Bandar Lampung untuk terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, Mayang mengingatkan agar upaya peningkatan pendapatan daerah tidak ditempuh dengan kebijakan yang justru memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Selain itu, target pendapatan daerah harus disusun secara realistis, terukur, dan berdasarkan potensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Optimalisasi PAD, menurut Fraksi Gerindra, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif.
Setelah menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, Gerindra berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada proses penyesuaian angka dan program di atas kertas.
Fraksi tersebut meminta agar setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pembangunan Kota Bandar Lampung yang manfaatnya semakin merata, membuka kesempatan yang setara, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh warga," pungkas Mayang.
