Jawab Pandang Fraksi , Pemprov Lampung Tekankan Hilirisasi dan Empat Pilar Desa Maju

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan delapan fraksi DPRD terkait Raperda APBD 2027, dengan fokus pada hilirisasi dan pembangunan desa.
Krisna Jeri - Kamis, 22 Okt 2026 - 15:51 WIB
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Lampung, Kamis (22/10/2026).
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna di DPRD Provinsi Lampung, Kamis (22/10/2026). - Krisna Jeri

Follow Us:

Media Lampung WhatsApp Channels
Advertisements

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan ekonomi pedesaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi mengapresiasi saran, masukan, pendapat, dan pertanyaan dari delapan fraksi DPRD Lampung sebagai bagian dari proses pembahasan serta penyempurnaan rancangan anggaran daerah.

Marindo menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, dan PKS atas pandangan yang disampaikan dalam rapat sebelumnya.

Advertisements

Menurutnya, masukan seluruh fraksi menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan anggaran yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, dan kebutuhan masyarakat.

“Hari ini kita tidak sekadar berbicara tentang angka-angka dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hari ini kita berbicara tentang masa depan Lampung,” ujar Marindo.

Ia menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam jawaban gubernur tersebut, Marindo menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi Provinsi Lampung.


Banner Parfum Shopee

Advertisements

Ia merujuk pada semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marindo, besarnya produksi komoditas unggulan Lampung perlu diikuti peningkatan nilai tambah melalui pengolahan di dalam daerah.

Dengan demikian, komoditas tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.

“Produksi yang besar harus diikuti dengan nilai tambah yang besar,” tegasnya.

Share:
Editor: Budi Setiawan
Source:
Advertisements

Baca Juga

Rekomendasi

Advertisements
HUT MLO - 6 BANK LAMPUNG HUT MLO - 4 HUT MLO - 3 HUT MLO - 2 HUT MLO - 1

Berita Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Berita Terbaru

Advertisements

Berita Pilihan

Advertisements

Topik Populer

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

Foto Terbaru

Video Terbaru

Advertisements