BANDAR LAMPUNG — Persoalan ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung dinilai masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan.
Di tengah pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi yang akan dihadapi dalam beberapa tahun mendatang, ketersediaan lapangan kerja menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung harus memberi perhatian khusus terhadap isu ketenagakerjaan karena telah ditetapkan sebagai salah satu persoalan strategis dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2025–2029.
“Berdasarkan dokumen RPJMD, kelompok usia produktif di Kota Bandar Lampung diproyeksikan akan mendominasi hingga mencapai sekitar satu juta penduduk pada tahun 2030. Kondisi ini tentu menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi sekaligus menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai,” ujar Asroni pada Senin, 15 Juni 2026.
Dalam RPJMD disebutkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja harus diantisipasi melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja.
Tanpa langkah konkret, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan memicu persoalan sosial.
Data RPJMD menunjukkan jumlah angkatan kerja Kota Bandar Lampung terus meningkat dari 554.224 orang pada 2020 menjadi 616.815 orang pada 2024. Namun, pada periode yang sama masih tercatat 45.863 penganggur terbuka.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bandar Lampung pada 2024 tercatat sebesar 7,44 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung yang berada di angka 4,19 persen serta rata-rata nasional sebesar 4,91 persen. Bahkan saat pandemi Covid-19, TPT Bandar Lampung sempat menyentuh angka 8,85 persen.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Jangan sampai bonus demografi justru berubah menjadi beban demografi akibat tingginya angka pengangguran,” kata Asroni.
RPJMD Kota Bandar Lampung juga mengidentifikasi bahwa tingginya pengangguran dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi.
Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja dinilai berpotensi meningkatkan risiko kemiskinan hingga kriminalitas.
Selain itu, cakupan perlindungan tenaga kerja masih perlu diperluas. RPJMD mencatat jumlah penerima jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 121.104 orang, sehingga diperlukan upaya perluasan kepesertaan agar lebih banyak pekerja memperoleh perlindungan yang layak.
