BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengikuti acara peresmian Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia secara virtual, bertempat di Balai Keratun, Selasa 23 Juni 2026.
Program IJD merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan di daerah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendukung pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil.
Pelaksanaan IJD 2025 secara nasional mencakup penanganan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi.
Sementara di Provinsi Lampung, total penanganan mencapai 51,10 kilometer yang tersebar di 15 ruas jalan strategis di berbagai kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut, 7 paket pekerjaan dengan total panjang 19,48 kilometer telah selesai dan diresmikan.
Adapun tujuh ruas jalan yang telah rampung dalam program IJD 2025 di Lampung meliputi:
- Ruas Sp. Korpri – Purwotani 1 (1,99 km)
- Ruas Sp. Korpri – Purwotani 2 (1,69 km)
- Ruas Pekurun Udik – Talang 16 (4,00 km)
- Ruas Sekincau – Waspada (2,90 km)
- Ruas Sedayu – Tugu Papak (0,73 km)
- Ruas Raman Aji (Simpang NV) – Kota Raman (7,25 km)
- Ruas Teuku Cik Ditiro – Bandar Lampung (0,92 km)
Penyelesaian ruas jalan tersebut memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan pusat pertumbuhan ekonomi di Lampung.
Peningkatan infrastruktur ini dinilai mampu Memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok, Menurunkan biaya logistik, Menjaga stabilitas harga barang, Meningkatkan efisiensi waktu tempuh, Membuka akses ke kawasan strategis seperti industri, pertanian, dan wisata.
Salah satu dampak penting lainnya adalah terbukanya akses menuju kawasan pengembangan seperti Kota Baru dan wilayah industri Lampung Selatan melalui ruas Sp. Korpri – Purwotani.
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Gubernur Lampung menegaskan pentingnya kolaborasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan APBD.
“Ya, ini salah satunya kolaborasi ya. kita mendorong agar IJD diperbanyak di Provinsi Lampung, terutama di jalan provinsi dan jalan kabupaten-kabupaten,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa skema kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) menjadi salah satu solusi percepatan pembangunan jalan di daerah.
