PESISIR BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat akan segera menggelar koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Lampung guna membahas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi Solar dan Pertalite bersubsidi berjalan sesuai ketentuan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Koordinasi itu diawali dengan penyampaian surat resmi dari Pemkab Pesisir Barat kepada Sales Area Manager Retail Lampung PT Pertamina Patra Niaga tertanggal 28 Juli 2026. Melalui pertemuan tersebut, kedua belah pihak diharapkan dapat menyamakan persepsi sekaligus mengevaluasi berbagai aspek penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Pesisir Barat.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Antoni Wijaya, S.IP., M.M., mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas sistem distribusi BBM bersubsidi.
"Kami telah mengajukan permohonan koordinasi kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Lampung. Harapannya, dalam pertemuan nanti dapat dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," katanya.
Advertisements
Dalam koordinasi tersebut, terdapat sejumlah agenda yang akan menjadi fokus pembahasan. Di antaranya meliputi:
- Evaluasi alokasi dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi.
- Jadwal distribusi BBM ke masing-masing SPBU.
- Kondisi stok Solar dan Pertalite di Kabupaten Pesisir Barat.
- Penguatan pengawasan transaksi BBM bersubsidi.
- Optimalisasi penggunaan QR Code bagi kendaraan yang telah terdaftar.
- Pencocokan identitas konsumen dengan nomor polisi kendaraan saat pengisian BBM.
Menurut Antoni, penguatan pengawasan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Melalui koordinasi ini kami berharap ada langkah bersama untuk meningkatkan pengawasan sehingga penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan," jelasnya.
Selain pengawasan, Pemkab Pesisir Barat juga mengusulkan pembahasan terkait peningkatan pelayanan di SPBU. Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengaturan antrean kendaraan agar proses pengisian BBM berlangsung lebih tertib, lancar, dan nyaman bagi masyarakat.
Sebagai bahan evaluasi, pemerintah daerah turut menyampaikan dokumentasi hasil pemantauan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pesisir Barat. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan sistem distribusi BBM bersubsidi.
"Data lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi," ujarnya.
Pemkab berharap koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Lampung dapat segera terlaksana sehingga menghasilkan solusi yang efektif terhadap berbagai persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah.
"Kami berharap, melalui koordinasi ini pelayanan di SPBU semakin baik, distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, dan kebutuhan masyarakat di Pesisir Barat dapat terpenuhi secara optimal," pungkasnya.
