LAMPUNG UTARA – Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, melaksanakan audiensi dan koordinasi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Jumat 8 Mei 2026.
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya terkait program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di daerah.
Dalam pertemuan itu, Hamartoni Ahadis bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diterima langsung oleh Menteri Sosial RI beserta jajaran kementerian.
Turut mendampingi Bupati Lampung Utara, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mat Soleh, M.Pd., Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, S.Pd.I., M.Pd.I., Plt Kadis Perkimciptaru Dirgantara, ST., MT., serta Kabag Protokol RA Habibie, S.STP., M.M.
Hadir pula Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta Ketua PCNU Lampung Utara K.H. Son Haji Aziz, S.Pd.I.
Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Program Strategis Nasional “Sekolah Rakyat” yang direncanakan mulai berjalan pada 2026 di Kabupaten Lampung Utara bersama Kabupaten Lampung Barat.
Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan agar pelaksanaan Program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2 agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga yang paling membutuhkan.
Selain membahas program pendidikan sosial, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga menyampaikan sejumlah proposal usulan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.
Pemerintah daerah berharap usulan tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Sosial RI.
Menteri Sosial juga mengimbau pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui operator desa dan kelurahan yang didukung pendamping sosial PKH.
Langkah itu dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, tepat guna, dan transparan.
