LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi menggelar sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa bersama Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pusiban Agung Kotabumi pada Kamis, 14 Mei 2026.
Sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Tenaga Ahli PMD Provinsi Lampung, Plt Kepala Dinas PMD Lampung Utara, akademisi Universitas Indonesia, akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, serta moderator dari Sekretaris Dinas PMD Lampung Utara.
Kegiatan itu juga diisi dengan penelitian dan wawancara mendalam terkait implementasi program smart village dalam mendukung tata kelola dana desa yang transparan dan akuntabel.
Direktur Kapasitas Pemerintah Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mohammad Noval, ST, mengatakan penelitian tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan desa.
“Penelitian dan wawancara mendalam melibatkan para pemangku kepentingan di tingkatan pemerintahan. Program strategis implementasi smart village bagi desa-desa terdampak diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Mohammad Noval, terdapat 838 desa di seluruh Indonesia yang mengikuti program tersebut, termasuk dua desa di Kabupaten Lampung Utara.
“Terdapat 838 desa di seluruh Indonesia, termasuk dua desa di Lampung Utara, yakni Desa Wonomerto dan Desa Negara Kemakmuran,” tuturnya.
Ia berharap program smart village dapat berjalan efektif di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan menjadi contoh bagi desa lainnya.
Selain itu, dua desa tersebut dinilai memiliki potensi untuk berkembang menjadi desa berbasis inovasi dan teknologi.
“Tentunya dua desa ini menjadi pemicu bagi desa-desa lain dalam mendorong inovasi, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, para akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Kotabumi turut menjelaskan strategi implementasi smart village sebagai langkah memperkuat pembangunan desa berbasis teknologi, pelayanan publik, dan pengelolaan pemerintahan yang lebih modern.
