BANDAR LAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memastikan pengadaan seragam sekolah senilai Rp18 miliar untuk siswa SD dan SMP dapat disalurkan tepat waktu pada Juli atau Agustus 2027.
Ia mengingatkan, keterlambatan distribusi hingga Desember berisiko mengurangi manfaat program tersebut.
Sebab, orang tua siswa kemungkinan sudah membeli seragam secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka.
"Kita sudah anggarkan Rp18 miliar untuk seluruh jenjang SD dan SMP. Pembagiannya kita harapkan Juli atau Agustus, sehingga anak-anak sudah mendapatkan seragamnya," ujar Asroni, Rabu 28 Oktober 2026.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung itu menegaskan, ketepatan waktu penyaluran menjadi faktor penting agar anggaran yang telah disiapkan benar-benar membantu masyarakat.
"Kalau pembagian seragamnya terlambat sampai Desember, kasihan orang tua yang sudah membeli Seragam Sekolah. Jadi, sama saja bohong kalau tujuannya membantu masyarakat," tegasnya.
Asroni juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program pengadaan seragam sekolah, mulai dari proses pengadaan hingga pendistribusian kepada siswa.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan anggaran Rp18 miliar tersebut digunakan sesuai peruntukan dan bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang menjadi sasaran program.
Ia menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Pemerintah juga harus memastikan proses pelaksanaan berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya dapat dirasakan ketika siswa membutuhkan seragam untuk kegiatan belajar.
Karena itu, ia berharap Pemkot Bandar Lampung mempersiapkan seluruh tahapan pengadaan dan distribusi secara matang agar tidak terjadi keterlambatan.
Selain menyoroti pengadaan seragam sekolah, Asroni mendesak Pemkot Bandar Lampung memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah pinggiran kota.
Ia menyebut, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
