LAMPUNG SELATAN - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, melakukan pemeriksaan realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahap Pertama Tahun 2026 di Desa Margo Lestari,Jum'at 26 Juni 2026
Kegiatan tersebut dipimpin Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Kecamatan Jatiagung Dedi Apriman dengan melibatkan aparatur Desa Margo Lestari operator desa, serta pihak terkait.
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, hingga pelaporan.
Monev juga menjadi bagian dari pengawasan dan pembinaan agar pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, transparan, serta meminimalisir kesalahan administrasi.
Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan APBDes Tahun 2026 pada semester pertama.
Kepala Desa Margo Lestari Sonjaya,SH melalui Kaur Keuangan Kusnadi,SE menyampaikan apresiasi kepada Tim Kecamatan Jatiagung atas pembinaan yang diberikan terkait laporan pengelolaan Dana Desa.
“Mengenai adanya kesalahan, kami akan segera melakukan perbaikan baik yang bersumber dari ADD maupun Dana Desa. Kami berterima kasih atas monev yang telah dilaksanakan sehingga ke depan dapat melaksanakan lebih baik,” ujar Kusnadi
Sementara itu, Kasi Ekobang Kecamatan Jatiagung Dedi Aprisal mengatakan monev merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan desa berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, monitoring dilakukan agar program desa, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan seluruh desa melaksanakan program sesuai aturan. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Dedi.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kecamatan Jatiagung berharap seluruh desa mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
