Ia menyoroti fenomena warga yang mulai menghindari jalan tol karena biaya perjalanan dinilai lebih mahal dibandingkan pengeluaran bahan bakar.
Bagi Benny, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa yang bermasalah bukan cara berpikir masyarakat, melainkan logika kebijakan yang diterapkan.
“Kalau rakyat berkata lebih murah isi bensin daripada bayar tol, itu bukan kesalahan rakyat. Itu tanda kebijakan perlu dievaluasi,” katanya.
Benny mendorong agar kebijakan kenaikan tarif tol disusun melalui kajian multidisiplin yang independen, bukan semata berdasarkan hitungan internal operator dan regulator.
Ia menilai pentingnya melibatkan akademisi, pakar transportasi, lembaga konsumen, pelaku logistik, asosiasi pengusaha, hingga masyarakat sipil.
Menurutnya, keadilan tidak akan lahir dari ruang kebijakan yang tertutup. Justru kritik dan perbedaan pandangan harus diberi ruang agar kebijakan memiliki fondasi sosial yang kuat.
Sebagai warga yang kerap melakukan perjalanan ke kampung leluhur di wilayah Lampung Barat, Benny mengaku merasakan langsung dampak kenaikan tarif tol.
Ia menegaskan bahwa bagi masyarakat kecil, selisih puluhan ribu rupiah bukanlah angka sepele.
Di balik nominal tersebut, terdapat kebutuhan dasar keluarga, biaya pendidikan anak, modal usaha kecil, hingga kebutuhan pertanian.
Apa yang bagi sebagian pihak hanya statistik, bagi rakyat adalah persoalan dapur yang harus tetap mengepul.
Ia menilai ironis ketika pembangunan infrastruktur yang seharusnya memangkas biaya logistik justru mulai dipersepsikan sebagai penambah beban perjalanan.
Benny mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berubah menjadi etalase kemegahan yang kehilangan manfaat nyata.
