BANDAR LAMPUNG – Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A. Puspanegara, memberikan sorotan tajam terhadap mahalnya tarif Jalan Tol Lampung yang belakangan menuai gelombang protes masyarakat.
Menurut Benny, penolakan publik terhadap kenaikan tarif tol bukan sekadar keluhan di media sosial, melainkan alarm kebijakan yang menunjukkan adanya jarak serius antara pengambil keputusan dan realitas kehidupan masyarakat.
Ia menilai kenaikan tarif yang mendekati 30 persen sebagai kebijakan yang tidak proporsional dan minim sensitivitas sosial, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga.
“Jangan jadikan jalan tol sebagai jalan tolak rakyat. Ketika tarif melaju kencang, daya beli justru mengerem,” tegasnya.
Benny mengingatkan bahwa dalam negara demokratis, kebijakan publik tidak cukup hanya berlandaskan legalitas.
Menurutnya, logika “karena aturan memperbolehkan maka tarif boleh dinaikkan” merupakan cara pandang sempit yang berpotensi melukai rasa keadilan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga harus memiliki legitimasi sosial.
Ukurannya bukan seberapa cepat kebijakan ditetapkan, melainkan seberapa ikhlas kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat yang terdampak langsung.
Benny juga mempertanyakan apakah sebelum kenaikan tarif dilakukan, pemerintah dan pengelola tol benar-benar telah mengkaji kemampuan bayar masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pelaku UMKM, sopir logistik, petani, pedagang kecil, pekerja, mahasiswa, hingga pengguna tol harian.
“Kalau yang didengar hanya proyeksi pendapatan korporasi, sementara denyut kehidupan masyarakat diabaikan, maka kebijakan itu patut dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut Benny, jalan tol dibangun di atas ruang hidup masyarakat dan merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional.
Karena itu, tol tidak boleh diposisikan semata sebagai aset bisnis, melainkan infrastruktur pelayanan publik yang harus berpihak pada kepentingan rakyat.
