Ia menegaskan bahwa apabila terdapat unsur pidana, proses hukum harus dilakukan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
"Apabila terdapat unsur pidana, bongkar sampai ke akar. Jangan berhenti di ranting. Jangan hanya memotong daun sementara batangnya tetap berdiri tegak. Siapa pun yang harus dimintai pertanggungjawaban, hadapkan pada hukum tanpa pandang bulu. Jabatan bukan rompi antipeluru. Kekuasaan bukan asuransi kebal hukum. Kedekatan bukan tiket bebas pertanggungjawaban," Jelasnya.
Benny menilai dugaan penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan sekolah tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap hak peserta didik sebagai penerima manfaat program.
"Yang paling menyayat hati, apabila dugaan penyimpangan ini benar terbukti, maka yang dirampas bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Yang dirampas adalah hak anak-anak untuk memperoleh perlengkapan sekolah yang layak, hak masyarakat atas pengelolaan anggaran yang jujur, dan kepercayaan publik kepada negara," Tambahnya.
Ia menegaskan sektor pendidikan tidak boleh dijadikan ruang untuk mencari keuntungan pribadi.
"Jangan korbankan masa depan anak-anak demi memuaskan kerakusan orang dewasa. Jangan biarkan seragam sekolah berubah menjadi simbol kegagalan moral birokrasi. Pendidikan seharusnya melahirkan generasi emas, bukan menjadi ladang subur bagi dugaan permainan anggaran," Ujar Benny.
Selain penegakan hukum, Benny juga meminta pemerintah menjadikan temuan BPK sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya, rekomendasi hasil audit tidak boleh berhenti hanya pada pengembalian kerugian ke kas daerah.
"Temuan BPK harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi secara total mekanisme pengadaan barang dan jasa, fungsi pengawasan internal, serta pertanggungjawaban setiap pejabat yang memiliki kewenangan. Tidak boleh ada lagi budaya yang menganggap rekomendasi audit hanyalah formalitas tahunan. Audit bukan pajangan di rak arsip. Audit adalah peringatan keras agar negara tidak terus-menerus bocor dari dalam," Katanya.
Ia juga mengajak masyarakat, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, media massa, hingga tokoh agama untuk bersama-sama mengawal proses tersebut.
"Korupsi tidak pernah tumbuh karena pelakunya hebat. Korupsi tumbuh ketika orang-orang baik memilih diam. Dan diam terhadap persoalan yang menyangkut uang rakyat adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki bangsa ini," Ajaknya.
Dalam pernyataannya, Benny turut melontarkan kritik bernada satire terhadap tata kelola pengadaan pemerintah.
