BANDAR LAMPUNG – ernyataan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Febrizal Levi Sukmana, memantik polemik di kalangan jurnalis setelah percakapan bernada kerasnya beredar luas.
Kontroversi ini tidak hanya menyentuh persoalan etika komunikasi pejabat publik, tetapi juga memicu kekhawatiran terhadap kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Peristiwa bermula saat Levi dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon pada Selasa, 28 April 2026. Dalam percakapan tersebut, ia menyampaikan keberatannya terkait posisi wartawan yang dianggap menghalangi pandangan saat forum berlangsung. Menurutnya, kehadiran jurnalis di bagian depan membuatnya kesulitan mengikuti jalannya diskusi.
“Gua itu duduk di situ, gua ini kan tamu. Tapi kan dihalangi pandangan, di depan kan wartawan semua. Gua mau lihat itu,” ujarnya dalam nada yang kemudian menjadi sorotan.
Penjelasan tersebut sejatinya berangkat dari situasi teknis di lapangan. Levi mengaku ingin melihat jalannya forum secara utuh, termasuk timer yang digunakan untuk mengatur durasi pembicara. Namun, pernyataan lanjutan yang disampaikan justru memperkeruh suasana dan memicu reaksi keras dari komunitas pers.
Dalam percakapan yang sama, ia melontarkan ucapan bernada ancaman dengan menyebut salah satu jurnalis. Pernyataan itu dinilai melampaui batas kewajaran komunikasi publik, terlebih karena disertai klaim akan mengerahkan orang untuk mencari yang bersangkutan.
“Suruh minta maaf sama gua, suruh buat klarifikasi. Kalau enggak, awas dia,” tegasnya, sebuah kalimat yang kini menjadi pusat perhatian.
Di sisi lain, Levi membantah tudingan bahwa dirinya secara langsung mengusir wartawan dari lokasi. Ia menegaskan hanya merasa terganggu karena pandangannya tertutup saat forum berlangsung. Kendati demikian, bantahan tersebut belum meredam kekhawatiran yang telanjur berkembang.
Insiden ini berkaitan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas persoalan banjir di Kota Bandar Lampung. Forum tersebut digelar di kampus Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya pada hari yang sama. Dalam kegiatan itu, seorang jurnalis mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat menjalankan tugas peliputan.
Wildan Hanafi, jurnalis Rembes.com sekaligus pengurus Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, mengungkapkan bahwa dirinya diminta menjauh saat mengambil gambar. Ia menyebut tindakan tersebut terjadi ketika dirinya merekam sambutan Wali Kota Bandar Lampung.
“Dia mengusir saya saat saya sedang mengambil video acara di Darmajaya,” kata Wildan.
Menurutnya, situasi tersebut tidak semestinya terjadi dalam forum resmi yang terbuka untuk publikasi. Ia menilai kehadiran jurnalis justru menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
