BANDAR LAMPUNG – Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Institut Teknologi Sumatera (ITERA), menyusul mulai beroperasinya layanan transportasi publik cerdas Smart BRT ITERA.
Layanan ini melayani rute Kampus ITERA hingga Mall Boemi Kedaton dan menjadi langkah awal penerapan transportasi berbasis teknologi di kota ini.
RDP tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus diskusi lanjutan terkait kehadiran Smart BRT sebagai model awal transportasi publik modern yang diperkenalkan kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ITERA menghadirkan Smart BRT.
Menurutnya, inovasi tersebut menjadi sinyal positif dalam mendorong perubahan pola dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.
“Ini adalah sebuah prototipe dengan teknologi yang ada. Masyarakat yang tadinya membayar secara cash, sekarang mulai diarahkan ke sistem cashless. Lama kelamaan, ini akan mengubah kultur transportasi masyarakat, bukan hanya dari sisi pembayaran, tapi juga dari kemauan untuk menggunakan transportasi publik,” jelasnya usai RDP, Rabu 29 April 2026.
Meski mengapresiasi, DPRD menegaskan bahwa pengembangan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Karena itu, Smart BRT ITERA dinilai sebagai proyek percontohan yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan transportasi ke depan.
“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan ITERA, namun ini sebetulnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Prototipe ini bisa menjadi pilot project untuk menciptakan transportasi publik yang sustainable di Kota Bandar Lampung,” katanya.
Agus juga menilai peluang pengembangan transportasi publik berbasis energi ramah lingkungan di Bandar Lampung sangat terbuka.
“Tidak menutup kemungkinan, ke depan Bandar Lampung memiliki transportasi publik berbasis tenaga listrik yang tentu lebih hemat dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tambahnya.
Sejak awal 2026, DPRD telah mendorong Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan untuk menyusun masterplan transportasi publik dan manajemen lalu lintas.
