“Pada 2013 kami punya lahan sekitar 930 hektare. Namun banyak masyarakat di sana yang mengakui kepemilikan. Kami berikan tali asih. Kemudian pada 2023 kembali diklaim oleh masyarakat dan kami kembali memberikan tali asih kepada masyarakat,” jelasnya.
Budi mengatakan persoalan tersebut kembali mencuat meskipun pihak perusahaan disebut telah beberapa kali memberikan tali asih.
Ia menyebut eskalasi konflik kemudian berujung pada pengrusakan dan pembakaran fasilitas yang digunakan untuk kegiatan perusahaan pada 2026.
“Kami sudah beberapa kali memberikan tali asih kepada masyarakat. Namun sampai 2026, tempat kerja kami justru dibakar oleh pihak masyarakat,” lanjut Budi.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak buruh dan perusahaan sebagaimana disampaikan dalam aksi.
Pihak-pihak lain yang disebut dalam persoalan tersebut masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi.
Budi berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Selain meminta proses hukum terhadap dugaan pengrusakan dan pembakaran, pihaknya juga meminta kepolisian memberikan perlindungan kepada para pekerja yang saat ini merasa khawatir terhadap keselamatan mereka.
“Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Kami juga meminta perlindungan karena para pekerja saat ini merasa khawatir dengan keselamatan mereka,” kata Budi.
Para buruh menilai kehadiran aparat kepolisian penting untuk mencegah terjadinya aksi lanjutan yang berpotensi menimbulkan bentrokan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Yuni Yuyun Iswandar mengatakan pihak kepolisian menerima kedatangan para buruh dan akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan.
“Kami menerima dengan baik. Tentunya ini akan kami selidiki. Kami juga sudah memanggil perwakilan dari Lampung Tengah untuk dimintai keterangan,” kata Yuni Yuyun Iswandar.
