Meski demikian, ia menekankan bahwa penyebab banjir bersifat kompleks dan saling berkaitan.
“Memang salah satunya sumbernya juga dari keberadaan sungai yang ada. Penyempitan, sedimentasi, dan seterusnya, ini salah satu penyebabnya di beberapa sungai,” katanya.
Melalui pemetaan yang sistematis dan berbasis data, Agus berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat mengidentifikasi titik-titik krusial yang membutuhkan penanganan prioritas secara berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, Agus Djumadi menekankan pentingnya konsistensi kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir.
Ia menilai, pertumbuhan pesat Kota Bandar Lampung menuju kawasan metropolitan harus dibarengi dengan pengelolaan drainase dan sungai yang terencana.
“Harapannya memang duduk bersama ini untuk penanganan banjir di Kota Bandar Lampung tidak bisa instan. Dengan duduk bersama ini, Bandar Lampung yang terus pesat sebagai kota menuju kota metropolitan tidak terlepas dari penanganan masalah drainase,” pungkasnya.
Melalui dukungan anggaran Rp5 miliar dari Kementerian PUPR untuk penyusunan roadmap pengelolaan sungai dan drainase, DPRD Kota Bandar Lampung berharap upaya pengendalian banjir ke depan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan demi kepentingan masyarakat luas.
