PESISIR BARAT – Upaya memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus dimatangkan. Salah satu langkah strategis yang kini mulai diwujudkan yakni pembentukan Pos Unit Siaga SAR guna meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan, khususnya di kawasan pesisir dan daerah rawan bencana.
Keseriusan tersebut terlihat dalam kunjungan kerja dan koordinasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesbar ke Kantor Basarnas Lampung, Rabu 20 Mei 2026.
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut rencana pembentukan Pos Unit Siaga SAR di Kabupaten Pesbar yang dinilai sangat dibutuhkan mengingat wilayah tersebut memiliki garis pantai panjang dan potensi kerawanan bencana alam cukup tinggi.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPBD Kabupaten Pesbar, Herdy Wilismar, S.H., M.M., bersama jajaran BPBD setempat. Kehadiran rombongan disambut langsung Kepala Basarnas Provinsi Lampung, Deden Ridwansyah, S.Sos., beserta jajaran.
Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif dengan fokus pembahasan terkait kesiapan teknis serta dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan Pos SAR di Pesbar.
Salah satu poin utama yang dibahas yakni kesiapan dukungan Pemerintah Kabupaten Pesbar, mulai dari penyediaan lahan hingga bangunan existing sementara yang akan digunakan sebagai operasional awal Pos Unit Siaga SAR.
Kepala BPBD Kabupaten Pesbar, Herdy Wilismar, mengatakan keberadaan Pos SAR menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung percepatan respons penanganan kondisi darurat dan kebencanaan di wilayah pesisir.
Menurutnya, Kabupaten Pesbar memiliki garis pantai cukup panjang dengan potensi risiko bencana tinggi, mulai dari bencana laut, cuaca ekstrem, hingga kondisi kedaruratan lainnya.
“Karena itu, keberadaan Pos Unit Siaga SAR sangat penting guna mempercepat pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat,” kata Herdy.
Ia menjelaskan, selama ini penanganan kondisi darurat di wilayah Pesbar masih membutuhkan koordinasi lintas daerah karena belum adanya Pos SAR permanen di wilayah tersebut. Kondisi itu membuat waktu tempuh penanganan menjadi lebih panjang ketika terjadi keadaan darurat.
“Melalui pembentukan Pos SAR ini, kami berharap respons terhadap kejadian darurat dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan dukungan penuh agar rencana ini bisa segera terealisasi,” jelasnya.
Selain penyediaan lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan fasilitas penunjang operasional sementara agar pelayanan SAR dapat berjalan optimal sejak awal pembentukan.
