BANDAR LAMPUNG – Kondisi trotoar di Kota Bandar Lampung masih belum memadai. Sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Pangeran Antasari, kawasan Kedaton, dan beberapa ruas lainnya, hingga kini belum memiliki fasilitas trotoar yang layak. Akibatnya, pejalan kaki masih harus berbagi ruang dengan kendaraan yang melintas.
Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) mulai merealisasikan pembangunan trotoar pada 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui enam paket pekerjaan yang kini telah memasuki tahap pelaksanaan.
Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung, Dedi Sutioso, menjelaskan bahwa saat ini terdapat enam paket pekerjaan yang sudah mulai berjalan secara paralel di lapangan.
“Pembangunan yang sudah berjalan ada di beberapa ruas jalan protokol, seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, dan Jalan Sultan Agung. Totalnya ada enam paket pekerjaan,” ungkap Dedi, Rabu 23 Juli 2026.
Dedi menegaskan, pengerjaan fisik tidak hanya fokus pada estetika pedestrian, melainkan langsung menyasar akar masalah utama kerusakan jalan, yakni buruknya resapan air.
“Jadi, kami membenahi trotoar sekaligus saluran drainasenya di bawahnya. Panjang trotoar di tiap ruas bervariasi menyesuaikan kondisi riil di lapangan,” terangnya.
Selain membangun trotoar, Dinas PU juga melakukan pembenahan saluran drainase secara bersamaan. Langkah ini bertujuan mengurangi potensi kerusakan jalan akibat genangan air sekaligus menghindari pembongkaran jalan secara berulang pada masa mendatang.
Program pembangunan trotoar tersebut akan berlanjut pada 2027. Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menyusun lokasi prioritas berikutnya dengan fokus menyambungkan trotoar yang masih terputus sehingga jalur pejalan kaki dapat terintegrasi dengan lebih baik.
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 30 miliar.
Disinggung mengenai persoalan trotoar yang kerap beralih fungsi menjadi tempat jualan pedagang atau lahan usaha, Dedi menyerahkan penertibannya kepada instansi berwenang.
Iya menjelaskan bahwa persoalan trotoar yang dimanfaatkan sebagai lokasi berdagang bukan menjadi kewenangan Dinas PU. Menurutnya, penertiban terhadap penggunaan trotoar berada pada instansi lain yang memiliki kewenangan.
“Tugas kami murni pada pembangunan fisik infrastrukturnya,” tegas Dedi.
