Selain itu, DPRD juga akan meminta informasi mengenai lokasi dan pihak yang diduga terlibat dalam penjualan beras bantuan tersebut.
“Kami akan pastikan dulu ke Dinsos karena mereka yang memegang data. Kalau memang diberikan kepada yang tidak berhak, ya harus diperbaiki. Masih ada masalah desil ini, orang yang mampu justru dapat, sementara yang tidak mampu malah tidak kena,” ujar politikus senior PAN tersebut.
Ia menilai evaluasi terhadap pendataan penerima bantuan perlu dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi masyarakat di lapangan.
Persoalan pendataan menjadi salah satu hal yang turut disoroti DPRD. Sistem pendataan berbasis desil yang digunakan dalam penyaluran bantuan dinilai masih memiliki kemungkinan menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
DPRD meminta data penerima diverifikasi apabila ditemukan indikasi bantuan diterima oleh masyarakat yang tidak sesuai kriteria.
Hal tersebut dinilai penting agar bantuan pangan pemerintah tetap diterima masyarakat yang memang membutuhkan dan tidak beralih menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Dugaan penjualan beras bantuan pemerintah menjadi perhatian karena program tersebut merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Pada Jumat 11 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani secara simbolis menyalurkan bantuan beras alokasi Juli hingga September 2026 di Desa Pisang, Lampung Selatan.
Untuk Provinsi Lampung, program tersebut mengalokasikan lebih dari 37,27 ribu ton beras kepada sekitar 1,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Setiap keluarga penerima mendapatkan alokasi 30 kilogram beras untuk periode tiga bulan.
Pemerintah juga berencana menambah penyaluran bantuan beras sebanyak 1 juta ton untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026.
Di tengah besarnya volume bantuan yang disalurkan, pengawasan distribusi di tingkat lapangan menjadi penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat sesuai ketentuan.
