Meski demikian, masih ada beberapa komponen DBH yang belum terealisasi sama sekali. Salah satunya berasal dari DBH sawit dengan target Rp1,14 miliar lebih. Hingga saat ini belum ada transfer yang masuk untuk sektor tersebut.
Begitu juga dengan DBH cukai tembakau yang masih nihil realisasi.
“Kami terus melakukan koordinasi terkait penyaluran DBH ini agar seluruh hak daerah bisa diterima sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Dana Bagi Hasil memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Dana tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, pihak BKAD terus memantau perkembangan realisasi pendapatan transfer agar kondisi fiskal daerah tetap stabil sepanjang tahun anggaran 2026.
“Harapannya seluruh target pendapatan transfer bisa tercapai sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan maksimal,” pungkasnya.
