Kebutuhan operasional pemerintahan memang tidak dapat dihindari. Namun, kegiatan yang kurang produktif dan minim manfaat harus dikendalikan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga dituntut memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Persoalan pemerataan infrastruktur turut menjadi penekanan Fraksi ADEM, terutama pembangunan jalan dan jembatan yang memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Secara khusus, Fraksi ADEM meminta akses jalan menuju Pekon Ujung Rembun dan pembangunan jembatan permanen Seranggas menjadi perhatian dalam penentuan prioritas pembangunan 2027.
Menurut Fraksi ADEM, keterbatasan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menunda penanganan infrastruktur mendesak yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan, jumlah masyarakat terdampak, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Fraksi ADEM juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah lainnya terus tertunda.
“Keberhasilan pembangunan bukan diukur dari megahnya pusat pemerintahan, melainkan dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah,” menjadi penegasan Fraksi ADEM dalam pandangan umumnya.
Di sektor ekonomi, Fraksi ADEM turut menyoroti agenda hilirisasi pertanian yang menjadi salah satu arah pembangunan Lampung Barat pada 2027.
Sebagai daerah dengan komoditas unggulan kopi, Lampung Barat dinilai harus mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan, bukan terus bergantung pada penjualan produk mentah.
Hilirisasi diharapkan memberikan dampak nyata, mulai dari perluasan pasar, pembukaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan petani.
Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah diminta memperkuat pengolahan hasil pertanian, akses pasar, permodalan, pendampingan usaha, serta kemitraan industri.
Selain itu, koperasi, BUMDes dan UMKM harus benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi pekon, bukan sekadar lembaga formalitas.
