Hifzon menjelaskan, jalan patroli yang akan dibangun hanya diperbolehkan menggunakan perkerasan batu atau makadam (underlagh). Jalan tersebut tidak diperkenankan menggunakan konstruksi permanen, namun tetap mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
“Yang pasti kami dari BBTNBBS sangat mendukung adanya PKS dan rencana pembangunan jalan patroli di wilayah terisolasi Way Haru dan sekitarnya. Harapannya ke depan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan berbagai sektor lainnya,” ujarnya.
Selain mendukung pembangunan akses jalan, BBTNBBS juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap menjaga dan melestarikan kawasan hutan sebagai aset penting bagi keberlangsungan lingkungan dan generasi mendatang.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan mengatakan peningkatan dan pemeliharaan jalan patroli sepanjang lebih dari enam kilometer serta pembangunan jembatan penghubung di zona khusus akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
“Peningkatan jalan patroli dan pembangunan jembatan penghubung ini tidak hanya mendukung perlindungan serta pengamanan kawasan TNBBS, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Akses yang lebih baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya,” kata Dedi.
Menurut Dedi, pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan. Kawasan konservasi yang terjaga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara masyarakat yang sejahtera akan menjadi mitra terbaik dalam menjaga kelestarian alam.
Ia juga mengungkapkan bahwa kerja sama tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang telah diupayakan selama bertahun-tahun bersama berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung dan kementerian terkait.
“Kita sudah sering mendengar dan melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat di empat pekon yang selama ini terisolasi. Ada lebih dari 5.000 jiwa yang hidup dengan keterbatasan akses. Mereka jauh dari kata merdeka dalam menikmati layanan dasar sebagaimana masyarakat lainnya,” ungkapnya.
Dedi berharap penandatanganan PKS menjadi awal terwujudnya harapan masyarakat yang selama ini mendambakan akses jalan yang layak menuju wilayah mereka.
“Kita wajib mengikuti apa yang sudah tertera dalam perjanjian kerja sama antara Pemkab Pesbar dan BBTNBBS. Setiap kegiatan harus dikoordinasikan dan apabila diperlukan wajib meminta pendampingan dari pihak BBTNBBS. Di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan hutan yang ada di sekitar kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pesisir Barat, Mesrawan, mengatakan bahwa setelah penandatanganan PKS, pemerintah daerah akan memulai tahapan perencanaan pembangunan jalan patroli yang menjadi akses penghubung menuju empat pekon di wilayah Way Haru dan sekitarnya.
Menurutnya, jalan patroli tersebut akan terdiri dari dua zona, yakni zona khusus sepanjang sekitar 6,3 kilometer dan zona kolaborasi sepanjang sekitar 3,3 kilometer, dengan total panjang mencapai sekitar 10 kilometer dan lebar dua meter.
