PAD Lampung Barat Tembus Rp32,27 Miliar, Bapenda Optimistis Target 2026 Tercapai

LAMPUNG BARAT – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat hingga Mei 2026 mencapai Rp32,27 miliar atau 33,91 persen dari target sebesar Rp95,19 miliar. Meski realisasinya masih di bawah 50 persen, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung Barat optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan.

Kepala Bapenda Lampung Barat, Daman Nasir, mengatakan capaian tersebut berasal dari akumulasi penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Menurutnya, realisasi PAD diperkirakan akan meningkat pada semester kedua seiring berbagai langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang terus dilakukan pemerintah daerah.

"Memang hingga Mei realisasi PAD baru mencapai sekitar 33 persen. Namun kami tetap optimistis target yang telah ditetapkan bisa tercapai karena masih ada beberapa potensi pendapatan yang biasanya meningkat pada semester kedua," ujar Daman Nasir.

Dari total PAD yang telah terealisasi, sektor retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar. Hingga Mei 2026, penerimaan retribusi telah mencapai lebih dari Rp15 miliar atau sekitar sepertiga dari target sebesar Rp45,2 miliar.

Sementara itu, penerimaan dari sektor pajak daerah juga memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi mencapai Rp10,28 miliar dari target Rp37,41 miliar.

Daman menjelaskan, penerimaan pajak daerah masih didominasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pajak tenaga listrik yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama daerah.

Selain itu, penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Lampung Barat.

"Pajak tenaga listrik masih menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar. Di samping itu, penerimaan dari opsen PKB dan BBNKB juga cukup membantu peningkatan pendapatan daerah," jelasnya.

Di sisi lain, capaian tertinggi secara persentase justru berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari target sekitar Rp5,97 miliar, realisasinya telah melampaui 71 persen.

Menurut Daman, capaian tersebut menunjukkan kinerja BUMD yang semakin baik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.