Padahal, menurutnya, Lampung Utara juga membutuhkan perhatian pada sektor lain, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian persoalan pendidikan.
“Kita Lampung Utara juga butuh dukungan pada sektor lain sebagai upaya pengentasan angka kemiskinan yang sangat tinggi, yang menyebabkan 5000-an anak putus sekolah,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemkab Lampung Utara saat ini masih memiliki kewajiban utang yang harus diselesaikan. Selain itu, beban pembayaran pokok dan bunga pinjaman dikhawatirkan akan mengurangi ruang fiskal APBD pada tahun-tahun mendatang.
“Belum lagi ada Risiko Gagal Bayar. Ketika terjadi penurunan pendapatan transfer daerah, Pemda bisa mengalami kesulitan membayar cicilan, yang memicu pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
“Maka dari itu Fraksi Gerindra dengan secara tegas menolak rencana tersebut dan menyarankan kepada Pemkab untuk terlebih dahulu menata dengan baik jajarannya dan menyusun perencanaan dengan matang,” tegasnya.
