Persoalannya kini adalah bagaimana memastikan perbaikan tersebut benar-benar dilakukan, bukan sekadar menjadi respons sesaat setelah terjadi insiden.
Pengawasan harus dilakukan secara berkala. Peralatan pengendalian debu harus dipastikan berfungsi. Ketika terjadi kerusakan, harus ada prosedur penghentian atau pengamanan yang jelas. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus memiliki saluran pengaduan yang efektif ketika kembali menemukan persoalan di lapangan.
Kasus 5 Agustus memberikan satu pesan penting persoalan lingkungan harus ditangani sebelum berkembang menjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat.
Pemerintah Kecamatan Panjang telah mengambil langkah awal dengan turun ke lapangan, menghentikan aktivitas sementara, melakukan pemeriksaan kesehatan, serta meminta evaluasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Pemerintah provinsi sebagai pihak yang disebut memiliki kewenangan perizinan perlu memastikan seluruh aspek legalitas dan kepatuhan lingkungan perusahaan benar-benar dievaluasi. DLH perlu menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Sementara perusahaan harus membuktikan bahwa sistem pengendalian debunya mampu mencegah kejadian serupa.
Sebab, ukuran keberhasilan penanganan persoalan Semen Baturaja bukan sekadar aktivitas pabrik kembali berjalan.
Ukuran sebenarnya adalah apakah warga di sekitar kawasan industri dapat kembali menjalani aktivitas tanpa dihantui debu dan kekhawatiran akan dampak kesehatan.
Keberadaan industri memang dibutuhkan. Lapangan kerja dan kegiatan ekonomi juga penting. Tetapi pembangunan tidak boleh menempatkan masyarakat sekitar sebagai pihak yang harus menanggung resikonya.
Kasus 5 Agustus semestinya menjadi momentum untuk memastikan bahwa kepentingan industri dan kepentingan warga tidak dipertentangkan, melainkan dipertemukan melalui pengawasan yang tegas, transparan, dan berkelanjutan.
